Economist Intelligence Unit (EIU) merilis sejumlah negara terkait Indeks Demokrasi EIU 2021.. Yang menjadi menarik, mereka juga memberi penilaian terhadap indeks demokrasi di negara China.. Negeri Tirai Bambu ini kerap menjadi sorotan tidak hanya tentang kekuatan ekonominya yang membuat sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS)
- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqqodas, meringkus situasi Indonesia sepanjang periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai berikut "Otoritarianisme gaya baru atau neoauthoritarianism."Dalam sebuah diskusi daring, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu memberikan contoh bagaimana demokrasi mundur di era Jokowi. Salah satunya soal penempatan banyak polisi ke dalam instansi-instansi pemerintahan. "TNI berhasil dibersihkan dari dwifungsi, sekarang multifungsi dilakukan oleh Polri." Beberapa lembaga negara yang dipimpin perwira polisi, baik yang masih aktif atau sudah pensiun dini, di antaranya KPK, Badan Intelijen Negara, Badan Urusan Logistik, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga Kementerian Dalam Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, lembaga yang rutin mengeluarkan kajian sosial sejak Orde Baru, mengatakan setidaknya ada empat indikator sebuah negara atau sistem pemerintah bisa disebut otoriter. Indikator-indikator itu diambil dari buku terbaru Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Dies, yang terbit 2018 lalu. Ironisnya, Indonesia sudah memenuhi keempat indikator itu, kata Wijayanto. Indikator pertama adalah adanya penolakan atau setidaknya memiliki komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis. Kata Wijayanto, hal tersebut terlihat ketika Jokowi menginstruksikan kepala daerah hingga tentara untuk mengampanyekan kebijakan pemerintah dan meminta mereka menangkal banyak kabar palsu terkait dirinya sebelum Pilpres lain adalah ada upaya memobilisasi kepala daerah hingga Polri untuk mendukung petahana. "Kombinasi antara mobilisasi pejabat sipil dan aparat militer atau penegak hukum adalah tipikal bagaimana seorang incumbent maju untuk kembali terpilih," kata Wijayanto kepada reporter Tirto, Selasa 16/6/2020. Contoh lain terjadi pada Desember 2019. Ketika itu muncul wacana dari parpol pendukung Jokowi mengenai amandemen UUD yang memungkinkan presiden menjabat tiga periode. Saat itu Jokowi hanya marah tanpa melakukan hal-hal lebih kedua adalah pemberangusan oposisi. Dalam konteks ini, Wijayanto mengatakan Jokowi melakukan itu pertama-tama dengan memberikan Gerindra-partai oposisi utama dalam Pilpres 2019-dua kursi menteri. Akibatnya oposisi lain, yaitu Demokrat, PAN, dan PKS jadi tak punya taji di legislatif. Suara mereka timpang dibanding koalisi partai pendukung pemerintah. Manuver ini semakin kentara ketika partai koalisi pemerintah merevisi UU MD3 dan menambah kursi pimpinan MPR. Dampaknya, lebih banyak partai berkesempatan mendapat jatah kursi, merapat ke kekuasaan, dan tak lagi jadi selanjutnya relatif lebih berdampak langsung ke sipil memberi toleransi atau bahkan menganjurkan kekerasan aparat ke warga. Hal ini juga terjadi di era Jokowi, kata Wijayanto, contohnya kasus gerakan Reformasi Dikorupsi pada September 2019. LBH Jakarta menyebut pendekatan polisi saat menangani aksi massa saat itu "adalah pendekatan represif, kekerasan."Contoh lain selain yang disebut Wijayanto adalah aksi berujung kerusuhan pada 21-23 Mei. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengatakan ada 10 orang tewas dalam peristiwa tersebut, empat di antaranya masih anak-anak di bawah 18 tahun. Delapan orang tewas karena tertembak peluru tajam. Latar belakang inilah yang kemudian membuat Kontras dan YLBHI sama-sama menilai kekerasan oleh aparat makin menjadi-jadi di era Jokowi. Mereka pun mendesak pemerintah untuk segera mereformasi Polri terakhir juga berdampak luas ke warga sipil, yaitu kesediaan penguasa untuk membatasi kebebasan sipil, termasuk media. Menurut Wijayanto, beberapa ukuran kebebasan sipil yang dikekang dan dilanggar di era Jokowi adalah pelarangan dan razia buku, pembubaran dan teror terhadap diskusi kritis, membubarkan paksa dan penangkap peserta demonstrasi isu Papua, hingga peretasan dan penyadapan para aktivis pro demokrasi."Terjadi kesepakatan di antara setidaknya selusin ilmuwan politik dari dalam dan luar negeri bahwa Indonesia sedang mengalami proses kemunduran demokrasi yang dirumuskan dalam berbagai istilah, dari mulai kemunduran regression, decline, back sliding hingga putar balik ke arah otoritarianisme authoritarian turn dan otoritarianisme baru neoauthoritarianism," tersebut terjadi secara perlahan sejak 2016 dan terus berlanjut dalam gradasi yang lebih serius setelah Pemilu 2019, ditandai dengan contoh-contoh yang tadi sudah disebut dari mulai diabaikannya aturan main demokratis hingga hilangnya oposisi di parlemen. Jika itu masih kurang, Wijayanto menambahkan sejak dua tahun terakhir rezim Jokowi sangat mudah mengintervensi benteng kebebasan akademik kampus. Salah satu bentuk intervensinya adalah arahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kementerian ini sekarang dilebur agar rektor mengimbau para mahasiswa dan dosen tidak turun ke jalan. "Tergerusnya kebebasan akademik hari-hari ini," simpul Wijayanto, "merupakan penanda kemunduran demokrasi terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak reformasi politik 1998 dan putar balik ke arah otoritarianisme." "Tidak Mudah Berlaku Otoriter" Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden KSP Donny Gahral Adian mengatakan "pasca reformasi, siapa pun [presiden] termasuk Jokowi tidak mudah berlaku otoriter." "Sulit presiden berlaku otoritarian karena [kerja] diawasi DPR, LSM, ormas. Jadi pengawasnya banyak," katanya, Senin 15/6/2020. Meski demikian, ia menegaskan Jokowi percaya bahwa hak-hak sipil politik "mensyaratkan hak-hak ekonomi-sosial-budaya" seperti "pendidikan, kemakmuran, melalui berbagai skema bantuan sosial." Donny bilang, "Pak Jokowi tetap berkomitmen untuk menegakkan HAM, menghormati hak-hak dasar, menghormati kebebasan-kebebasan dasar warga terutama kebebasan hak-hak sosial ekonomi. Dengan kata lain, menurut Donny, pemerintahan Jokowi lebih memprioritaskan hak ekosob ketimbang sipol. Pemenuhan hak ekosob jadi prasyarat alias pondasi bagi pemenuhan hak sipol. Pernyataan ini tidak menjawab pokok masalah karena kecenderungan otoriter sebagaimana yang diungkapkan Busyro dan dielaborasi lebih jauh oleh Wijayanto ada di ranah sipil-politik. Ini terkait bagaimana orang-orang biasa berani mengkritik pemerintahnya sendiri tanpa takut dikriminalisasi, bukan apakah perut dan kebutuhan dapur masyarakat dipenuhi pemerintah. Kritik serupa sempat dilayangkan aktivis HAM Haris Azhar saat mengomentari debat Pilpres 2019. Ketika itu Haris bilang Jokowi hanya fokus membahas isu ekosob dan terang-terangan meninggalkan hak sipol."Hak sipil dan politik dan ekososbud itu tidak bisa dipisahkan, harus dipenuhi dalam satu kesatuan," katanya saat itu. - Politik Reporter Haris PrabowoPenulis Haris PrabowoEditor Rio Apinino
Kebijakan memperdengarkan lagu Indonesia Raya di ruang publik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disebut mirip dengan kebijakan di negara-negara otoriter. Ketua DPD Partai Ummat DIY Nazaruddin mengatakan terlalu banyak salah kaprah dalam kebijakan pemerintahan di negeri ini.
Kekuasaan sebuah negara seringkali tidak terlepas dari kontrol para lembaga lembanganya. Semua lembaga yang bersangkutan saling berhubungan untuk mengontrol peranan lembaga lainnya, apakah sudah bersesuaian atau belum. Semua tergantung dengan pemerintahannya menggunakan prinsip beberapa negara yang menggunakan sistem penyerahan kekuasaan. Yang mana semua kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang saja. Semua pemerintahan berpusat pada satu tersebut seringkali disebut dengan otoritarianisme. Otoritarianisme merupakan organisasi sosial yang ditandai dengan terjadinya penyerahan kekuasaan. Berikut merupakan pemaparan mengenai merupakan sebuah prinsip penyerahan kekuasaan. Yang mana dalam perkembangannya, semua proses pemerintahan maupun keorganisasian hanya terpusat pada satu orang saja. Orang tersebut memiliki hak untuk dapat mengontrol semua perkembangan yang dunia kepemerintahan, hal ini seringkali disebut dengan sentralisaasi. Yang mana semua kekuasaan pemerintahan baik daerah maupun pusat dipegang semua oleh pemerintah pusat. Pemerintahan pusat juga berwenang untuk mengatur hubungan luar ini juga seringkali disebut dengan ideologi otoriter. Hal itu berarti dalam bentuk pemerintahan terjadi penekanan pada kelompok tertentu yang sifatnya pribadi. Tekanan tekanan itu berasal dari kekuasaan negara perkembangannya, sistem otoritarianisme seringkali menentang prinsip demokrasi. Sehingga perihal pergantian kekuasaan tidak dilakukan secara terbuka dan OtoritarianismeAdapun beberapa karakteristik dari otoritarianisme yang mampu menambah wawasan kita mengenai paham ini. Yang tentunya juga membantu kita dalam membedakan paham otoritarianisme dengan paham lainnya, seperti diktator dan lain sebagainya. Berikut merupakan ciri ciri Dihargainya Hak Asasi ManusiaDalam penerapan prinsip otoriter, semua kekuasaan telah dikendalikan oleh pihak tertentu. Sehingga dalam hal pengambilan keputusan dan lain sebagainya dilakukan diluar kehendak dari masyarakatnya. Yang mana pihak tersebut hanya memperhatikan kemajuan negaranya, tanpa memperdulikan kesejahteraan Dapat Menjabat Dalam Waktu yang LamaUntuk mendukung jalannya pemerintahan, pastilah dilakukan perpindahan kekuasaan. Namun, negara yang berprinsip otoriter tidak melakukan perpindahan kekuasaan itu secara terbuka atau demokrasi. Melainkan dengan cara cara yang cenderung tertutup dari Mencurigai Munculnya Organisasi BaruPemerintahan yang otoriter cenderung memiliki ketakutan untuk diberontak oleh kelompok kelompok tertentu. Hal tersebut karena mereka takut, kekuasaannya akan dijatuhkan begitu saja. Sehingga untuk mencegah adanya hal itu, pemerintah mengeluarkan aturan yang berhubungan dengan pencegahan pembentukan sebuah organisasi Memegang Kekuasaan TertinggiSeperti yang kita tahu, pemerintahan yang otoriter cenderung untuk menyerahkan semua kekuasaannya hanya kepada pemimpin. Sehingga pemimpin memiliki peran yang begitu besar untuk mengendalikan dan mengatur segala aspek Komunikasi Satu ArahPemerintahan otoriter sangat membantasi warganya untuk mengutarakan pendapat atau aspirasinya mengenai kebijakan yang ditetapkan. Untuk itu untuk melancarkan semua kekuasaannya, pemerintah hanya menggunakan komunikasi yang sifatnya satu arah saja. Komunikasi satu arah ini digunakan untuk berkomunikasi ide, pikiran dan pesan, dan perintah lainnya, hanya dalam satu bentuk yaitu, OtoritarianismePemimpin Korea Utara, Kim melakukan pelarangan terhadap pembentukan organisasi baru di Korea Utara. Hal tersebut digunakan sebagai pencegahan awal lahiranya gerakan oposisi yang melakukan pemberontakan terhadap kebijakan otoriternya. Tags otoritarianisme, ppkn, Sistem pemerintahaneksekutifdominan jika terancam kelangsungan pemerintahannya dapat mengubah sistem demokrasi menjadi nondemokrasi seperti di Philipina.5 Terkait praktik penyelenggaraan Negara Republik Indonesia dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945). Al Bilal Eduaksi Thursday, 04 Nov 2021, 2347 WIB Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku Miriam Budiardjo,2002 atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi Ramlan Surbakti,1992 kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Didalam negara ada yang berkuasa yaitu pemerintah, yang memegang kekuasaan negara. kekuasaan negara merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran dan keteraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kekuasaan negara yang bertujuan memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Pemerintahan suatu negara banyak macam nya, ada yang demokratis dan otoriter Disini saya akan membahas pemerintah otoriter pemerintahan otoriter sangat kontras dengan pemerintah demokratis yang dimana pemerintah demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berpendapat. pemerintahan otoriter yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan dalam berpendapat dalam individu. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga biasanya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa melewati sistem demokrasi pemilihan umum. Jadi singkat nya pemerintahan otoriter ini sangat sangat membelenggu kebebasan dalam suatu individu untuk mengkeritik atau pun menyampaikan aspirasi pada suatu sistem yang salah. Dampak dari pemerintah otoriter di Bidang Pertahanan dan Keamanan Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan juga berakibat pada bidang pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, terjadi ketertinggalan profesionalitas aparat, yaitu adanya ketidaksesuaian antara kualitas dengan tuntutan zaman. Komponen-komponen pertahanan keamanan bahkan sering dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk memperkuat kedudukannya. Akibatnya, sering terjadi konflik antara aparat keamanan dengan warga masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Akibat terlalu banyaknya konflik, aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini atau menangani gejolak sosial dan gangguan keamanan. dan dampak yang paling besar dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan pemerintahan otoriter adalah berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, artinya suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain. Kolusi, artinya suatu kerja sama secara rahasia untuk maksud yang tidak terpuji atau persekongkolan antara pengusaha dengan pejabat. Nepotisme, artinya suatu kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri terutama dalam hal jabatan atau pangkat. Dengan kata lain, suatu tindakan untuk memilih kerabat atau sanak saudara sendiri atau teman-teman terdekatnya untuk memegang atau menguasai suatu instansi atau jabatan. Korupsi tumbuh subur terutama pada negara-negara yang menerapkan sistem politik yang cenderung tertutup, seperti absolut, diktator, totaliter, dan otoriter. Hal ini karena semakin lama seseorang berkuasa, penyimpangan yang dilakukannya akan semakin menjadi-jadi. Pada penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan atau tertutup, segala perencanaan dan kebijakan pemerintah lebih banyak untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan daripada untuk kesejahteraan rakyatnya kekuasan politik otoriter Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Eduaksi Terpopuler Tulisan Terpilih
Dalamstruktur sosial politik, negara yang berpaham ideologi komunis menganut sistem komando, hierarkis dari atas, dengan pola yang sentralistik dan diktator atas nama proletar, sehingga sering disebut diktator proletariat. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, ada tiga tingkat/jalur untuk lahirnya suatu kebijakan politik, yakni: 1.
Pengertian Otoritarianisme Otoritarianisme berbeda dari totalitarianisme di lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang terjadi, yang tidak di bawah kendali pemerintah. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga umumnya diperoleh tanpa kekuasaan pemerintah melalui sistem pemilu yang demokratis Beberapa Ciri Otoritarianisme Penganut otoriterisme akan tetap berkuasa sebagai referensi kehidupan. Dia akan menggunakan kekuasaannya sebagai alasan. Ketika berhadapan dengan orang lain dan menanggapi masalah, mereka akan meminta posisi mereka sebagai salah satu dalam lembaga dan organisasi. Dalam Berkomunikasi Penganut otoriter tahu hanya satu jenis komunikasi, yang merupakan salah satu arah. Komunikasi dua arah, diskusi dan menanggapi satu sama lain, dan model demokrasi dengan kemungkinan perbedaan dan perselisihan secara lisan atau secara konseptual akan dimengerti, tapi sulit untuk hidup. Bebas dan terbuka komunikasi, yang datang dari arah yang berbeda dan tetap dalam semua arah menjadi asing baginya, karena gaya komunikasi tidak datang dan pergi dalam kerangka pikiran. Oleh karena itu, komunikasi satu arah adalah andalan bagi orang-orang dalam tugas-tugas mereka. Dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dalam berkomunikasi ide, pikiran dan pesan, otoriter tahu hanya satu bentuk komunikasi, yaitu instruksi. Mengandalkan diri pada kekuasaan Jika komunikasi otorianisme orang hanya tahu komunikasi dalam bentuk instruksi, dalam bertindak karena mereka ingin bermain dengan kekuatan. Apa kekuatan utama adalah kekuatan koersif untuk melumpuhkan orang, menggunakan ancaman dan meremehkan kasus. Orang juga akan menyalahgunakan bawahan otoritarianisme gigih sengaja membuat mereka salah dan malu. Dengan kata lain, tidak titik awal dari sifat dan pentingnya kasus ini, keadaan dan kemampuan orang, serta situasi yang ada, dalam tindakan otoritarianisme orang akan berpikir kekuatannya. Perbandingan Karakteristik Otoriter dan Totaliter Berdasarkan penelitian para ahli politik, Mr. Syed Mohd Aizuddin Sembak UTM, Juan Linz, dan Paul C. Sondrol dari University of Colorado di Colorado Springs, perbedaan karakteristik otoriter dan totaliter diktator dapat dilihat pada grafik berikut TOTALITER OTORITER Kharisma Tinggi Rendah Konsep kebijakan Pemimpin hanya menjalankan fungsi Pemimpin sebagai kepribadian Batas kekuasaan Publik Privat Korupsi Rendah Tinggi Ideologi resmi Ada Tidak ada Pluralisme Tidak ada Ada Legitimasi Ada Tidak ada Diktator adalah pemimpin sebuah negara yang diperintah oleh otoriter / tirani dan menindas rakyatnya. Biasanya diktator naik takhta dengan paksa, sering dengan kudeta. Tapi ada juga seorang diktator yang naik takhta secara demokratis. Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler. Sering dibedakan dengan despot diktator. Sebuah keputusan yang sewenang-wenang despotik pula, tapi kadang-kadang ada terlalu lalim baik’. Diktatorisme Kediktatoran adalah pemahaman tentang makna berasal dari kata “diktator” berarti orang-orang yang memerintah sebuah negara / pemerintah untuk hak dan kekuasaan mutlak dan -isme yang berarti pemahaman menyimpulkan kediktatoran adalah pemahaman yang diadopsi oleh negara yang dipimpin oleh pemimpin otoriter yang memiliki hak dan kewajiban mutlak. Kediktatoran cenderung lebih terlatih di negara-negara Eropa seperti Jerman, Polandia, Perancis, dan Italia. Pengertian Totaliterisme Totalitarianisme adalah pemikiran politik yang melihat bahwa keberadaan manusia tidak penting, jika tidak setiap manusia untuk melakukan perannya untuk mendukung pencapaian kepentingan bersama. Untuk itu, bimbingan utama adalah ideologi atau ide negara. Jerman di bawah partai Nazi dan Hitler adalah contoh yang sering diungkapkan dalam bentuk pemerintahan merupakan manifestasi pemikiran politik ini. Penunjukan totaliter atau lengkap diberikan kepada semua aspek kehidupan setiap individu harus sesuai dengan garis atau aturan negara, perlu untuk pencapaian negara, tujuan bersama. Jerman di bawah Nazi misalnya memuliakan ras Arya, ras yang lebih unggul semua ras lain di dunia. Untuk mewujudkan ini, misalnya, pada periode ini dilakukan memperbaiki ras Arya di Jerman dalam upaya untuk menghilangkan ras lain terutama orang-orang Yahudi. Juga dengan dalih untuk menyatukan Jerman Reich, yang dilakukan invasi tetangga kenegara memiliki populasi Ras Aria. Pemerintah Komunis juga sering dicontohkan sebagai perwujudan dari totalitarianisme, karena otoritas negara untuk mengatur setiap sisi kehidupan seseorang. Mendukung argumen adalah bahwa perlawanan terhadap upaya kelompok penguasa atau kelas memerlukan urutan membersihkan seluruh budaya mendukugnya. Bentuk pemerintahan yang mendasarkan diri pada ajaran agama yang menyatukan otoritas politik dan otoritas spiritual memiliki potensi yang kuat untuk menjadi negara otoriter. karena keadaan sebagai otoritas politik sekuler dan spiritual dapat mengelola setiap aspek kehidupan warganya. Jenis Totalitarianisme Ada empat format utama totaliterisme hari ini Totaliterisme komunis, di mana pendukung menjangkau sosialisme melewati kediktatoran totaliter. Totaliterisme teokratis, di mana kekuatan politik dimonopoli oleh partai, kelompok, atau pribadi yang memerintah cocok dengan prinsip-prinsip agama. Totaliterisme suku, di mana partai politik yang mewakili kepentingan suku tertentu memonopoli kekuasaan. Totaliterisme sayap kanan, di mana kemerdekaan ekonomi individu diizinkan tetapi kemerdekaan politik individu diberi batas dengan kepercayaan bahwa tersebut dapat mengarah pada komunisme. Demikian Penjelasan dari Tentang pengertian otoriter dan diktator, Semoga Bermanfaat …. Refrensi Teknologi KLIKDISINI Resecent Posts Pengertian Mahkamah Agung Dan Tugasnya Pengertian Diplomasi Menurut Para Ahli Unsur Kebijakan Umum Pertahanan Negara Pengertian Wilayah Negara Adalah Pengertian Humas Menurut Para Ahli Pengertian Liberalisme Dan Contohnya Pengertian Pers Menurut Para Ahli Hak dan Kewajiban Asasi Materi Sistem Pendukung Keputusan Pengertian Ketahanan Nasional Menurut Para Ahli Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli Hukum Perusahaan Di Indonesia Data Kualitatif Adalah Integritas Nasional Pengertian, Syarat, Konsep dan Contoh 20 Pengertian Bangsa Menurut Para AhliPemerintahanotoriter adalah satu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan .
sebuah negara disebut otoriter jika
